Rakyat Babak Belur, Siapa Yang Untung dan Siapa Yang Babak Belur

REZIM PRO ASING,KHIANATI MANDAT RAKYAT

Keinginan Pemerintah untuk mencabut subsidi BBM sebenarnya sudah terdengar sejak lama, namun keinginan itu baru bersambut saat Anggota DPR kita pada Senin 17 Juni 2013 kemarin dengan hasil voting juga menyetujui rencana pemerintah itu. Yang sebenarnya sidang ketika itu adalah sebuah sandiwara politik belaka, karena sesungguhnya pemerintah bisa saja kapanpun menaikkan harga BBM tanpa melalui persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Penulis melihat ini hanyalah bagian dari sandiwara politik, dan teknik lobi pemerintah saja agar mendapatkan tambahan anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Karena kalau beracuan pada UU APBN 2013 yang di sahkan DPR bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR.

Pemerintah beralasan kenaikan harga BBM dengan mencabut subsidi BBM harus segera di lakukan mengingat subsidi terus bertambah sehingga membebani APBN. Dengan kenaikan 2000 untuk premium dan 1000 untuk bahan bakar jenis Solar, pemerintah berharap bisa menghemat pengeluaran negara sebesar 21 trilyun.

Tidak cukup itu saja pemerintah juga beralasan bahwa subsidi BBM selama ini tidaklah tepat sasaran, seharusnya menurut penilaian pemerintah subsidi di arahkan kepada kalangan bawah. Namun pemerintah menilai subsidi ini justru di nikmati oleh orang kaya yakni masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor.

Apakah alasan ini benar pada kenyataannya? Atau hanya sebuah argumentasi pembenaran untuk mendukung keinginan dan ambisi pemerintah belaka?

Tapi saya selaku penulis punya anggapan berbeda, karena BBM adalah hak rakyat untuk menggunakannya. Rakyat Indonesia tidaklah di bagi-bagi atau terbagi-bagi antara rakyat yang kaya ataupun yang miskin karena kedua-duanya tetap rakyat Indonesia. Pemerintah terlalu kerdil apabila menggunakan argumentasi tersebut karena tugas pemerintah adalah mewujudkan masyarakat sejahtera. Jadi jangan membeda-bedakan mana si miskin dan si kaya karena keduanya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah agar mereka dapat hidup sejahtera keduanya.

Demokrasi Telah Melunturkan Semangat Jiwa Pembukaan UUD 1945

Apakah istilah demokrasi ini sudah tepat di implementasikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia? dalam pembukaan UUD’45 alenia ke-empat menyatakan bahwa negara republik indonesia berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada pancasila. dimana dalam pancasila sila ke-empat menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah (ilmu) kebijaksanaan dalam permusyawaratan (bangsa) / perwakilan (negara).

Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang pertama kali sejak tahun 1955, dengan menggunakan UUDS’50 sebagai landasan konstitusionalnya. hal itu ditandai dengan pelaksanaan proses pemilihan umum untuk yang pertama kalinya diindonesia, pemilu ini bertujuan untuk membentuk dewan konstituante. dewan ini kemudian bertugas merumuskan kembali undang-undang dasar, untuk dijadikan sebagai landasan konstitusi negara yang baru menggantikan UUD’45. namun mengalami kegagalan, mengapa demikian?